PERMENLU Nomor 1 Tahun 2025

(1) Dalam hal rancangan Undang-Undang, rancangan
Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden
yang tidak melalui program penyusunan, rancangan
Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan
rancangan Peraturan Presiden dapat diajukan melalui izin
prakarsa.
(2) Pemrakarsa mengajukan usulan permohonan izin
prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Sekretaris Jenderal dengan tembusan pejabat pimpinan
tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang
hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Penyampaian usulan permohonan izin prakarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. naskah akademik bagi rancangan Undang-Undang;
b. naskah urgensi bagi rancangan Peraturan
Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden; dan
c. konsepsi rancangan awal rancangan Undang-
Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan
rancangan Peraturan Presiden.

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikaji
oleh Sekretaris Jenderal dengan melibatkan pejabat
pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di
bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Dalam hal Sekretaris Jenderal menyetujui usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan
usulan izin prakarsa disampaikan kepada Menteri.
(6) Menteri menyampaikan permohonan usulan izin prakarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Presiden
melalui menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sekretaris negara.

Perencanaan Rancangan Peraturan Menteri