PERPRES Nomor 16 Tahun 2025

(1) Komite ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal l8
terdiri atas:
a. Ketua Komite : menteri yang
ISPO menyelenggarakan sinkronisasi
merangkap dan koordinasi serta
Anggota pengendalian pelaksanaan
urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan
di bidang perekonomian;
b.Wakil ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. Wakil Ketua menteri yang
Komite ISPO menyelenggarakan sinkronisasi
merangkap 'dan koordinasi serta
Anggota pengendalian pelaksanaan
urllsan kementerian dalam
pemerintahan
di bidang pangan;
c. Ketua Bidang
l. Ketua Bidang menteri yang
Usaha menyelenggarakan urusan
Perkebunan pemerintahan di bidang
Kelapa Sawit perkebunan;
merangkap
Anggota
2. Ketua Bidang menteri yang
Industri Hilir urusan
Kelapa Sawit pemerintahan di bidang
merangkap perindustrian;
Anggota
3. Ketua Bidang menteri yang
Usaha urusan
Bioenergi pemerintahan di bidang energi;
Kelapa Sawit
merangkap
Anggota
d. Anggota 1. menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
Iingkungan hidup/kepala
lembaga pemerintah non
kementerian yang
menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan
hidup;
2. menteri yang
urusan
pemerintahan di bidang
kehutanan;
3.menteri...
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-L4-
3. menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
pertanahan dan suburusan
tata ruang yang merupakan
lingkup urusan
pemerintahan di bidang
pekerjaan umum/kepala
lembaga pemerintah non
kementerian yang
menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang
pertanahan;
4. menteri yang
menyelenggarakan urusErn
pemerintahan di bidang
perdagangan;
5. menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
dalam negeri;
6. kepala lembaga pemerintah
non kementerian yang
menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang
standardisasi dan penilaian
kesesuaian;
7. asosiasi Pelaku Usaha;
8. akademisi; dan
9. pemantau independen.
(21 Anggota Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan
usulan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan
di bidang perekonomian selaku Ketua Komite ISPO.