PERPRES Nomor 16 Tahun 2025

(l) Pemangku kepentingan dapat turut berperan serta dalam
kegiatan pengelolaan dan Sertifikasi
ISPO.
(21 Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pihak yang mempunyai kepentingan
terhadap kegiatan Sertifikasi ISPO yang terdiri atas unsur
konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan,
dan organisasi masyarakat sipil.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilakukan dengan:
a. mengusulkan dan memberikan masukan mengenai
pengelolaan dan penyelen ggaraa:n Sertifrkasi ISPO;
b. meminta dan mendapatkan informasi terkait
pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO;
c. melaporkan . . .
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
c melaporkan penyalahgunaan atau penyimpangan atas
pengelolaan dan Sertifrkasi ISPO
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komite
ISPO, KAN, dan/atau Lembaga Sertifikasi ISPO;
dan/atau
d. bersama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah meningkatkan keberterimaan dan daya saing
ISPO serta Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia
dan turunannya di pasar nasional maupun
internasional.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal24
Sertifikat ISPO untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang
telah diterbitkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku,
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya
sertifikat ISPO, dengan ketentuan Pelaku Usaha harus
melakukan penyesuaian penerapan ISPO sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden ini.