PERPRES Nomor 17 Tahun 2026

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyelenggarakan
fungsi:
a. fasilitasi pengendalian program prioritas nasional untuk
memastikan program dilaksanakan sesuai visi dan misi
Presiden di bidang politik, keamanan, hukum, hak asasi
manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan sesuai dengan
penugasan Presiden;
b. fasilitasi pemberian dukungan percepatan pelaksanaan
program prioritas nasional dan isu strategis
di bidang
politik, keamanan, hukum, hak asasi manusia, imigrasi,
dan pemasyarakatan;
c. pemberian dukungan dalam penyelarasan kebijakan
pelaksanaan program prioritas nasional di bidang politik,
keamanan, hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan
pemasyarakatan;
d. fasilitasi dalam rangka pengelolaan isu strategis di bidang
politik, keamanan, hukum, hak asasi manusia, imigrasi,
dan pemasyarakatan;
e. pen5rusunan rekomendasi strategis terkait hambatan
pelaksanaan program prioritas nasional di politik,
bidang
keamanan, hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan
pemasyarakatan;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pengendalian program prioritas
nasional dan pengelolaan isu strategis di bidang politik,
keamanan, hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan
pemasyarakatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian
SK No248908A
PRESIDEN
INDONESIA
6-
Bagian Kelima
Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan
Pasal 1 I
(1) Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan dipimpin oleh
Deputi.