PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 64 Tahun 2025
Tentang
Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sawu
Sedang dibacaPasal 28Pasal 27 dari 85
☰Daftar Isi Regulasi85 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
64Nomor
2025Tahun Terbit
85Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 27 dari 85
32%
TEKS RESMI
Pasal 28
Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan rencana
zonasi Kawasan Antanrrilayah laut Sawu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 26
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala
1:5OO.OO0 (satu banding lima ratus ribu)
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
BAB V
RENCANA POI"A RUANG LAUT
Bagian Kesatu
Umum
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
BandingDisebut dalam Pasal 28
upaya hukum untuk meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi memeriksa kembali putusan sesuai jenis perkara dan ketentuan hukum…
PeraturanDisebut dalam Pasal 28Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan PresidenDisebut dalam Pasal 28Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan…
RuangDisebut dalam Pasal 28Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu…
Struktur RuangDisebut dalam Pasal 28Struktur Ruang adalah istilah dalam hukum penataan ruang yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak,…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045