Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 45
(1) Tana ULB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf c berupa alokasi ruang laut untuk:
a.daerah...
SK No l9l2l5 A
NIItrIIEFIA
a. daerah latihan militer; dan
b, daerah pembuangan amunisi.
Daerah latihan militer sebagaimana dimaksud pada
l2l
ayat (1) huruf a meliputi zona Ul8-1 berada di
sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Sabu
Raijua dan Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
(3) Daerah pembuangan amunisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi zonaUlS-2 berada di
sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(4) 7-ona Ul8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Istilah Terkait
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.
PeraturanDisebut dalam Pasal 45Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 45Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
RuangDisebut dalam Pasal 45Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 45Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara