PMK Nomor 22 Tahun 2026

(1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang
kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b angka 1 meliputi kegiatan:
a. registrasi mesin pelinting sigaret;
b. pendataan industri hasil tembakau;
c. penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan
baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi
industri kecil dan industri menengah;
d. fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil
dan industri menengah;
e. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil
dan industri hasil tembakau menengah;
f. pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan
kawasan industri hasil tembakau/sentra industri
hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik
hasil tembakau; dan/atau
g. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur
konektivitas yang mendukung industri hasil
tembakau.
(2) Dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berkoordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
- 6 -
pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau
Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk menunjuk
Daerah target dalam mendorong optimalisasi
pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan
industri hasil tembakau/sentra industri hasil tembakau
dalam rang ka aglomerasi pabrik hasil tembakau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
(3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau
Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun pada tahun anggaran sebelumnya.
(5) Untuk penunjukan daerah target pada tahun 2026,
berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
disusun pada tahun anggaran berjalan.
(6) Daerah target sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menganggarkan kegiatan pembentukan, pengelolaan,
dan pengembangan kawasan industri hasil
tembakau/sentra industri hasil tembakau dalam rangka
aglomerasi pabrik hasil tembakau sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf f.
(7) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian dan dengan memperhatikan capaian
keluaran, kebutu han, dan ketersediaan anggaran di
Daerah.