PMK Nomor 22 Tahun 2026

(1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk
mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:
a. pengumpulan informasi peredaran barang kena
cukai ilegal meliputi hasil tembakau yang :
1. dilekati pita cukai palsu;
2. tidak dilekati pita cukai;
3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau
salah personalisasi;
4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan;
dan/atau
5. dilekati pita cukai bekas,
di peredaran atau tempat penjualan eceran;
b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai
ilegal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9 -
c. penyediaan sarana pendukung kegiatan
pemberantasan barang kena cukai ilegal ; dan/atau
d. p eningkatan kapasitas pelaksana kegiatan
pemberantasan barang kena cukai ilegal .
(2) Kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena
cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. p erjalanan dinas di wilayah Pemerintah Daerah ;
b. s ewa kendaraan per kegiatan; dan /atau
c. pembelian sampel rokok ilegal.
(3) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena
cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. p embentukan tim satuan tugas;
b. h onororarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan;
c. p erjalanan dinas di wilayah P emerintah D aerah;
d. s ewa kendaraan untuk operasi dan pengangkutan
hasil operasi per kegiatan ;
e. penyimpanan barang kena cukai ilegal beserta
perlengkapannya; dan/atau
f. penyelesaian hasil penindakan.
(4) Kepala Daerah menyampaikan informasi peredaran
barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui sistem aplikasi
terintegrasi.
(5) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena
cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b pendanaannya diutamakan untuk mendukung
operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah bersama dengan K ementerian K euangan dan
instansi terkait.
(6) Kegiatan p enyediaan sarana pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan
daftar sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari P eraturan
M enteri ini .
(7) Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan
pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah
berkoordinasi dengan Menteri .
(8) Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk
mandat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam
hal:
a. menerima informasi peredaran barang kena cukai
ilegal;
b. melakukan koordinasi kegiatan operasi bersama
pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
c. melakukan koordinasi peningkatan kapasitas
pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena
cukai ilegal.