MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPMK

PMK Nomor 22 Tahun 2026

Tentang

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Sedang dibacaPasal 20Pasal 12 dari 13
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
22Nomor
2026Tahun Terbit
13Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 12 dari 13
92%
TEKS RESMI

Pasal 20

(1) Dalam hal terjadi B encana atau keadaan kahar,
Pemerintah Dapat memberikan relaksasi dalam
ketentuan penggunaan DBH CHT sebagaimana
dimaksud dalam P asal 2.
(2) Relaksasi ketentuan DBH CHT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. p roporsi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam
P asal 1 3 dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Daerah ; dan/atau
b. k egiatan lain sesuai dengan prioritas Daerah
sebagaimana dimaksud dalam P asal 1 3 ayat (10)
dapat digunakan untuk mendanai penanganan
B encana atau keadaan kahar.
(3) Relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam keputusan Menteri .
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan .
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
DirekturDisebut dalam Pasal 20

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 IkanDisebut dalam Pasal 20

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 Keadaan KaharDisebut dalam Pasal 20

Keadaan Kahar adalah keadaan di luar kendali pihak yang menghambat atau mencegah pemenuhan kewajiban dan dinilai menurut perjanjian…

 KeputusanDisebut dalam Pasal 20

Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 MandatDisebut dalam Pasal 20

Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi…

 PenetapanDisebut dalam Pasal 20

Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PutusanDisebut dalam Pasal 20

keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045