PMK Nomor 22 Tahun 2026

(1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk
mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan
penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau
pemangku kepentingan.
(2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap
muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi
sebagai berikut :
a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster,
stiker, baliho, dan spanduk;
b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron;
dan/atau
c. media dalam jaringan seperti laman dan media sosial .
(3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
(4) Anggaran program sosialisasi ketentuan di bidang cukai
untuk mendukung bidang penegakan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi
sebesar 40% ( empat puluh persen) dari anggaran DBH
CHT b idang penegakan hukum yang dianggarkan oleh
Pemerintah Daerah .