PMK Nomor 22 Tahun 2026

(1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk
mendukung bidang kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1
meliputi kegiatan:
a. pemberian bantuan; dan/atau
b. peningkatan keterampilan kerja.
(2) Program pembinaan lingkungan sosial untuk
mendukung bidang kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. buruh tani tembakau;
b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena
pemutusan hubungan kerja; dan/atau
c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani
cengkeh dan buruh tani cengkeh.
(3) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) huruf a meliputi:
a. bantuan langsung tunai;
b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan
produksi tembakau bagi petani tembakau;
dan/atau
- 7 -
c. pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial
ketenagakerjaan.
(4) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b meliputi:
a. pelatihan keterampilan kerja;
b. bantuan modal usaha berupa barang;
c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan
prasarana produksi kepada petani tembakau dalam
rangka diversifikasi tanaman; dan/atau
d. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan
prasarana pertanian kepada anggota masyarakat
lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani
cengkeh.
(5) Program peningkatan keterampilan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dengan
memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan
ketersediaan anggaran di Daerah.
(6) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 3 ) ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah minimal dengan mempertimbangkan:
a. kriteria penerima bantuan;
b. besaran bantuan; dan
c. jangka waktu pemberian bantuan .
(7) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) huruf a ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah minimal dengan
mempertimbangkan:
a. kriteria peserta pelatihan; dan
b. jenis pelatihan.
(8) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) huruf b, huruf c,
dan huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,
minimal dengan mempertimbangkan:
a. kriteria penerima bantuan; dan
b. jenis bantuan .
(9) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 6 ) , ayat (7) , dan ayat ( 8 ) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang
pengelolaan keuangan Daerah dan/atau ketentuan dari
kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan
capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan
anggaran di Daerah serta mempertimbangkan a sas
keadilan.
Paragraf 2
Bidang Penegakan Hukum