PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 40 Tahun 2025
Tentang
Kebijakan Energi Nasional
Sedang dibacaPasal 4Pasal 4 dari 88
☰Daftar Isi Regulasi88 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
40Nomor
2025Tahun Terbit
88Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 4 dari 88
5%
TEKS RESMI
Pasal 4
(1) Kebijakan energi nasional menjadi pedoman dalam
pen3rusunan rencana umum nasional terkait
ketenagalistrikan, minyak, gas, batubara, dan energi
lainnya.
(21 Kebijakan energi nasional menjadi acuan dalam
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
nasional dan rencana strategis kementerian/ lembaga yang
terkait dengan Pengelolaan Energi nasional dan daerah.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
EnergiDisebut dalam Pasal 4
Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika. Uraian ini merupakan…
Kebijakan Energi NasionalDisebut dalam Pasal 4Kebijakan Energi Nasional adalah istilah dalam hukum energi yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak,…
BatubaraDisebut dalam Pasal 4Batubara adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
IkanDisebut dalam Pasal 4Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KetenagalistrikanDisebut dalam Pasal 4Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Uraian ini…
Pengelolaan EnergiDisebut dalam Pasal 4Pengelolaan Energi adalah istilah dalam hukum energi yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak, kewajiban,…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045