UU No. 40 Tahun 2007

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan
tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam
hal terdapat dugaan bahwa:
a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum
yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;
atau
b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan
atau pemegang saham atau pihak ketiga.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara
tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan oleh :
a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili
paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara;
b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian
dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan
permohonan pemeriksaan; atau
c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan . . .

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data
atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan
Perseroan tidak memberikan data atau keterangan
tersebut.
(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan
tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk
mendapatkan data atau keterangan tersebut harus
didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
menentukan lain.