UU No. 7 Tahun 2021

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor T6,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2oo7
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47551 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
1. Ketentuan ...
1 Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang
terdiri atas:
a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak
mengindahkan bahan yang digunakan dan
proses pembuatannya;
b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam
kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan
bahan yang digunakan dan proses
pembuatannya, termasuk konsentrat yang
mengandung etil alkohol; dan
c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu,
rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan
hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan
tidak mengindahkan digunakan atau tidak
bahan pengganti atau bahan pembantu dalam
pembuatannya.
(21 Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena
Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah
disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas
dan disepakati dalam penJrusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2 Di antara Pasal 40A dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 408
(1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan
penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.
(2) Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelanggaran administratif di bidang cukai,
diselesaikan secara administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
cukai.
(3) Hasil
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:
a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54,
Pasal 56, dan Pasal 58; dan
b. yang bersangkutan membayar sanksi
administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali
nilai cukai yang seharusnya dibayar.
(4) Barang kena cukai terkait dugaan pelanggaran yang
tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan menjadi barang milik negara.
(5) Barang-barang lain terkait dugaan pelanggaran yang
tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi barang milik
negara.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran
yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.
3 Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 64
(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas
permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat
menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permintaan.
(21 Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52,
Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang
bersangkutan membayar sanksi administratif berupa
denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
(3) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan
ke pengadilan, terdakwa tetap dapat membayar
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l..
(4) Pembayaran ...
(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai
penjatuhan pidana penjara.
(5) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh
tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan
sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas
pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai
pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada
terdakwa.
(6) Barang kena cukai yang terkait dengan penghentian
penyidikan tindak pidana di bidang cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
menjadi barang milik negara.
(71 Barang-barang lain yang terkait dengan penghentian
penyidikan tindak pidana di bidang cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan menjadi barang milik negara.
(8) Menteri dan Jaksa Agung dapat melimpahkan
kewenangan lebih lanjut kepada pejabat yang
ditunjuk, terkait permintaan dan penghentian
penyidikan tindak pidana di bidang cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian
penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN