Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Asas legalitas adalah prinsip hukum pidana yang mensyaratkan adanya dasar hukum pidana terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan atas suatu perbuatan.
Berikut pengertian Asas Legalitas serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Asas legalitas adalah prinsip hukum pidana yang mensyaratkan adanya dasar hukum pidana terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan atas suatu perbuatan.
Prinsip ini sering dikaitkan dengan ungkapan Latin:
Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, yang secara umum berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya.
Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional menentukan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali berdasarkan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Pasal 1 ayat (2) menambahkan bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana, penggunaan analogi dilarang.
Dalam doktrin hukum pidana, asas legalitas lazim dijelaskan melalui empat prinsip:
Lex praevia — aturan pidana harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Lex scripta — hukum pidana pada prinsipnya harus mempunyai dasar hukum tertulis.
Lex certa — rumusan tindak pidana harus cukup jelas dan pasti.
Lex stricta — ketentuan pidana harus diterapkan secara ketat dan tidak boleh menciptakan tindak pidana melalui analogi.
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai perkara juga mencatat empat unsur tersebut sebagai prinsip yang dikenal dalam asas legalitas.
Namun, dalam KUHP Nasional, Pasal 1 perlu dibaca bersama Pasal 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 mengakui kemungkinan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap perbuatan tertentu dengan batas dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Asas Legalitas.
Pasal ini merupakan dasar utama asas legalitas dalam KUHP Nasional. Seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan kecuali terdapat ketentuan pidana yang sudah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
Ketentuan ini melarang penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana. Artinya, suatu perbuatan tidak boleh dinyatakan sebagai tindak pidana semata-mata karena dianggap mirip dengan perbuatan lain yang telah dilarang oleh undang-undang.
Pasal 2 mengatur mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hukum yang hidup tersebut berlaku di tempat hukum itu hidup dan harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
PP Nomor 55 Tahun 2025 mengatur tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) KUHP. PP tersebut antara lain menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP ke dalam Peraturan Daerah.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Asas Legalitas dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh 1 — Perbuatan Belum Dilarang Saat Dilakukan
Pada Januari, A melakukan suatu perbuatan yang pada saat itu belum ditetapkan sebagai tindak pidana.
Enam bulan kemudian diterbitkan ketentuan baru yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.
Pada prinsip asas legalitas, A tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang baru dibuat untuk perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan tersebut berlaku.
Contoh 2 — Penggunaan Analogi
Undang-undang melarang secara pidana perbuatan X.
B melakukan perbuatan Y yang memiliki beberapa kemiripan dengan X, tetapi unsur perbuatan Y tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana X.
Aparat penegak hukum tidak boleh menetapkan Y sebagai tindak pidana hanya dengan alasan bahwa perbuatan tersebut mirip dengan X, karena Pasal 1 ayat (2) KUHP melarang penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana.
Contoh 3 — Rumusan Pidana Harus Jelas
Suatu ketentuan pidana mengatur perbuatan tertentu dengan unsur yang sudah ditentukan.
Untuk menjatuhkan pidana, penegak hukum harus membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut dan tidak memperluas unsur pidananya secara sewenang-wenang.
Contoh 4 — Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Di suatu daerah terdapat hukum adat yang masih hidup mengenai perbuatan tertentu yang tidak diatur dalam KUHP.
Penerapan hukum tersebut tidak dapat dilakukan tanpa syarat. Pasal 2 KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025 memberikan batasan mengenai wilayah berlakunya, kesesuaiannya dengan nilai konstitusional dan hak asasi manusia, serta mekanisme penetapannya.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Asas Legalitas dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Asas Legalitas beserta jawaban ringkasnya.
Asas legalitas adalah prinsip yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan apabila belum terdapat aturan pidana yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
Asas legalitas terutama diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ayat (1) mengatur keharusan adanya aturan sebelumnya, sedangkan ayat (2) melarang penggunaan analogi.
Lex praevia berarti ketentuan pidana harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip ini berkaitan dengan larangan pemberlakuan ketentuan pidana secara surut untuk menciptakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sebelumnya tidak dipidana.
Tidak. Pasal 1 ayat (2) KUHP secara tegas menentukan bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
Tidak. Pasal 2 KUHP mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat dengan persyaratan dan batas tertentu. Pelaksanaannya lebih lanjut diatur melalui PP Nomor 55 Tahun 2025.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Asas Legalitas? Sampaikan di sini.