KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Jaringan Pengamatan Geofisika

Lingkungan, SDA & Energi›Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf J

Jaringan Pengamatan Geofisika merupakan istilah penting dalam hukum meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Jaringan Pengamatan Geofisika merupakan istilah penting dalam hukum meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Jaringan Pengamatan Geofisika serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Jaringan Pengamatan Geofisika adalah istilah yang digunakan dalam hukum meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pengamatan, data, stasiun, kalibrasi, pelayanan informasi, peringatan dini, perubahan iklim, penelitian, kerja sama, atau pemanfaatan informasi MKG. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, standar teknis, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Jaringan Pengamatan Geofisika harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 31/2009 berstatus berlaku; PP 46/2012 mengatur pengamatan dan pengelolaan data, sementara Peraturan BMKG 4/2026 memperbarui kriteria klasifikasi stasiun.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012, serta Peraturan BMKG Nomor 4 Tahun 2026 untuk klasifikasi stasiun. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Jaringan Pengamatan Geofisika.

UU 31/2009 berstatus berlaku; PP 46/2012 mengatur pengamatan dan pengelolaan data, sementara Peraturan BMKG 4/2026 memperbarui kriteria klasifikasi stasiun.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012, serta Peraturan BMKG Nomor 4 Tahun 2026 untuk klasifikasi stasiun. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Jaringan Pengamatan Geofisika dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan, pelayanan, produksi, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Jaringan Pengamatan Geofisika. Untuk menilai penerapannya dalam Meteorologi, Klimatologi & Geofisika, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, dan ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.