KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

NIK Ganda

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

164 ViewsHuruf N

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

NIK Ganda merupakan masalah hukum praktis dalam bidang administrasi & layanan publik. NIK ganda adalah keadaan ketika seseorang terindikasi memiliki lebih dari satu identitas kependudukan atau terdapat pencatatan NIK yang saling bertentangan dalam sistem administrasi kependudukan.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

NIK ganda adalah keadaan ketika seseorang terindikasi memiliki lebih dari satu identitas kependudukan atau terdapat pencatatan NIK yang saling bertentangan dalam sistem administrasi kependudukan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian NIK Ganda serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pada prinsipnya satu penduduk hanya memiliki satu NIK yang berlaku seumur hidup. Jika ditemukan data ganda, penyelesaiannya dilakukan melalui verifikasi dan konsolidasi data oleh instansi administrasi kependudukan, bukan dengan memilih salah satu identitas secara sepihak.

Pengertian Menurut Peraturan

NIK Ganda tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, persoalan ini dinilai melalui keakuratan data, kewenangan instansi, hak atas pelayanan, dan prosedur koreksi. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan NIK Ganda.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan NIK Ganda dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Saat mengurus layanan publik, sistem menampilkan dua NIK yang dikaitkan dengan orang yang sama. Pemilik data mendatangi Disdukcapil agar riwayat dan dokumen pendukung diperiksa.