KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pengembalian Kerugian dalam Perkara Pidana

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

108 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pengembalian Kerugian dalam Perkara Pidana merupakan masalah hukum praktis dalam bidang polisi & proses pidana. Pengembalian kerugian dalam perkara pidana adalah pembayaran atau pengembalian harta kepada korban oleh pelaku atau pihak lain setelah terjadi tindak pidana.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Pengembalian kerugian dalam perkara pidana adalah pembayaran atau pengembalian harta kepada korban oleh pelaku atau pihak lain setelah terjadi tindak pidana.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pengembalian Kerugian dalam Perkara Pidana serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pengembalian kerugian dapat relevan terhadap pemulihan korban dan penilaian perkara, tetapi tidak otomatis menghapus tindak pidana atau menghentikan proses. Pengaruhnya bergantung pada jenis delik, mekanisme perdamaian yang tersedia, dan keputusan aparat atau pengadilan.

Pengertian Menurut Peraturan

Pengembalian Kerugian dalam Perkara Pidana tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (berlaku sejak 2 Januari 2026); UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019, persoalan ini dinilai melalui kewenangan aparat, hak pihak dalam proses pidana, pembuktian, dan prosedur KUHAP. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengembalian Kerugian dalam Perkara Pidana.

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (berlaku sejak 2 Januari 2026); UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengembalian Kerugian dalam Perkara Pidana dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Setelah dilaporkan karena mengambil uang, terlapor mengembalikan seluruh nilai kerugian kepada korban. Bukti pembayaran disampaikan kepada penyidik, tetapi proses perkara tetap ditentukan berdasarkan hukum.