KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Tindakan Kepolisian

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf T

Tindakan Kepolisian merupakan istilah penting dalam hukum kepolisian. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Tindakan Kepolisian merupakan istilah penting dalam hukum kepolisian. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Tindakan Kepolisian serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tindakan Kepolisian adalah tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan hukum.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Tindakan Kepolisian harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan tugas dan wewenang — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Tindakan Kepolisian dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 2/2002 menjadi dasar utama kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; baca bersama perubahan dan putusan pengadilan yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tindakan Kepolisian.

Ketentuan tugas dan wewenang — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Tindakan Kepolisian dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 2/2002 menjadi dasar utama kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; baca bersama perubahan dan putusan pengadilan yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tindakan Kepolisian dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat fakta yang menunjukkan tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan hukum. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Tindakan Kepolisian.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.