KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Tindakan Kepolisian

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

81 ViewsHuruf T

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Tindakan Kepolisian merupakan istilah penting dalam hukum kepolisian. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Tindakan Kepolisian adalah tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan hukum.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Tindakan Kepolisian serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tindakan Kepolisian adalah tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan hukum.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Tindakan Kepolisian harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan tugas dan wewenang — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Tindakan Kepolisian dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 2/2002 menjadi dasar utama kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; baca bersama perubahan dan putusan pengadilan yang relevan.

Buka UU Nomor 2 Tahun 2002 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tindakan Kepolisian.

Ketentuan tugas dan wewenang — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Tindakan Kepolisian dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 2/2002 menjadi dasar utama kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; baca bersama perubahan dan putusan pengadilan yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tindakan Kepolisian dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat fakta yang menunjukkan tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan hukum. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Tindakan Kepolisian. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.