PORTAL REGULASIPERMENDAGRI
PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri
Sedang dibacaPasal 16Pasal 16 dari 27
☰Daftar Isi Regulasi27 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →1Nomor
2025Tahun Terbit
27Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 16 dari 27
59%
TEKS RESMI
Pasal 16
(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) huruf b dilakukan secara terbuka dan mudah
diakses oleh masyarakat.
(2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) paling sedikit meliputi:
a. maklumat pelayanan publik;
b. standar pelayanan;
c. penelusuran proses Layanan Administrasi dan
Layanan Konsultasi;
d. pengelolaan pengaduan Layanan Administrasi dan
Layanan Konsultasi;
e. penilaian kinerja Penyelenggaraan Layanan
Administrasi dan Konsultasi ; dan
f. hasil Survei Kepuasan Masyarakat .
(3) Penyediaan informasi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
Paragraf 4
Pelaporan dan Evaluasi
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 16
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
InformasiDisebut dalam Pasal 16Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Maklumat PelayananDisebut dalam Pasal 16Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang memuat keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
Maklumat Pelayanan PublikDisebut dalam Pasal 16Maklumat Pelayanan Publik adalah istilah yang digunakan dalam hukum pelayanan publik dan pengawasan Ombudsman untuk menjelaskan aspek yang…
PelaporDisebut dalam Pasal 16orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
Pelayanan PublikDisebut dalam Pasal 16Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif bagi…
PengaduDisebut dalam Pasal 16orang yang berhak mengajukan pengaduan dalam tindak pidana yang penuntutannya mensyaratkan pengaduan. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…
PengaduanDisebut dalam Pasal 16Pengaduan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses hukum pidana dan pelaporan perkara. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara