Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 21
(1) Penyelenggaraan L ayanan Administrasi dan Layanan
Konsultasi wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan.
(2) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas survei internal dan survei
eksternal.
(3) Survei internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setiap saat setelah Pengguna Layanan
mendapatkan Layanan Administrasi dan Layanan
Konsultasi.
www.peraturan.go.id
- - 10 - -
(4) Survei eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh ahli secara periodik paling sedikit 1 (satu )
kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(5) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada publik.
Bagian Keenam
Kompensasi Pelayanan
Istilah Terkait
orang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya untuk membantu menjelaskan persoalan yang relevan…
IkanDisebut dalam Pasal 21Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
InformasiDisebut dalam Pasal 21Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
KompensasiDisebut dalam Pasal 21ganti kerugian atau pembayaran kepada korban melalui mekanisme negara dalam keadaan yang ditentukan undang-undang, berbeda dari restitusi yang…
PeraturanDisebut dalam Pasal 21Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Survei Kepuasan MasyarakatDisebut dalam Pasal 21Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur atau mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, hasil layanan,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara