Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 5
Pemberian Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki :
a. standar pelayanan;
b. maklumat pelayanan publik;
c. manajemen pelayanan;
d. Survei Kepuasan Masyarakat ;
e. kompensasi pelayanan;
f. peningkatan kapasitas Pelaksana Pelayanan Publik ; dan
g. sarana dan prasarana.
Bagian Kedua
Standar Pelayanan
Istilah Terkait
ganti kerugian atau pembayaran kepada korban melalui mekanisme negara dalam keadaan yang ditentukan undang-undang, berbeda dari restitusi yang…
Maklumat PelayananDisebut dalam Pasal 5Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang memuat keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
Maklumat Pelayanan PublikDisebut dalam Pasal 5Maklumat Pelayanan Publik adalah istilah yang digunakan dalam hukum pelayanan publik dan pengawasan Ombudsman untuk menjelaskan aspek yang…
Pelaksana Pelayanan PublikDisebut dalam Pasal 5Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara dan bertugas…
Pelayanan PublikDisebut dalam Pasal 5Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif bagi…
Survei Kepuasan MasyarakatDisebut dalam Pasal 5Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur atau mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, hasil layanan,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara