PORTAL REGULASIPERMENDAGRI
PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri
Sedang dibacaPasal 14Pasal 14 dari 27
☰Daftar Isi Regulasi27 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →1Nomor
2025Tahun Terbit
27Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 14 dari 27
52%
TEKS RESMI
Pasal 14
(1) Pemberian Layanan Konsultasi luar jaringan bagi
Pengguna Layanan yang berasal dari pemerintahan daerah
provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib
dilengkapi dengan surat perjalanan dinas dan surat
perintah tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang.
(2) Pemberian Layanan Konsultasi luar jaringan bagi
Pengguna Layanan yang berasal dari masyarakat wajib
dilengkapi dengan kartu tanda penduduk elektronik.
(3) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib diserahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang
menangani Unit Layanan Administrasi pada masing -
masing sekretariat unit kerja pejabat pimpinan tinggi
madya atau unit pelaksana teknis Kementerian.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
JalanDisebut dalam Pasal 14
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
Kartu Tanda Penduduk ElektronikDisebut dalam Pasal 14Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip sebagai identitas resmi penduduk dan diterbitkan instansi…
PatenDisebut dalam Pasal 14Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.
PejabatDisebut dalam Pasal 14Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi MadyaDisebut dalam Pasal 14Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
Pemerintahan DaerahDisebut dalam Pasal 14Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan…
PendudukDisebut dalam Pasal 14Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai pengertian administrasi kependudukan.
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 2 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara