PERMENHUT Nomor 10 Tahun 2025

(1) Pembayaran bantuan lainnya yang ditetapkan oleh KPA
yang diberikan kepada perseorangan disalurkan secara
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening
penerima bantuan lainnya melalui mekanisme
p embayaran langsung .
(2) Kelompok masyarakat dan lembag a pemerintah atau
lembaga non pemerintah penerima bantuan lainnya
mengajukan permohonan pembayaran dengan
dilampiri dokumen pencairan dana sesuai dengan
perjanjian kerja sama.
(3) Pengajuan permohonan pembayaran secara sekaligus
atau t ahap I dilampiri:
a. dokumen rencana pengeluaran dana bantuan
lainnya yang akan dicairkan secara sekaligus atau
bertahap;
b. dokumen perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya ;
dan
c. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya .
(4) Pengajuan permohonan pembayaran t ahap II dan
selanjutnya dilampiri:
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya
dan disahkan oleh PPK; dan
b. dokumen laporan kemajuan penyelesaian
pekerjaan yang ditandatangani oleh
ketua/pimpinan penerima bantuan lainnya .
(5) Format laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) huruf b
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.