PERMENHUT Nomor 10 Tahun 2025

(1) Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian
Kehutanan meliputi:
a. pemberian penghargaan;
b. bantuan operasional;
c. bantuan sarana/prasarana;
d. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/
bangunan; dan
e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah .
(2) Bantuan l ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi :
a. fasilitasi pemantauan dan pelaporan pengendalian
kebakaran hutan ;
b. fasilitasi pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan ;
c. fasilitasi pengembangan masyarakat pedesaan
berbasis konservasi;
d. fasilitasi gerakan aksi penyelamatan sumber daya
- 4 -
alam;
e. fasilitasi pengembangan sistem informasi
kehutanan;
f. fasilitasi dalam perlindungan dan pengelolaan
kehutanan;
g. fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan;
h. fasilitasi pemberdayaan masyarakat; dan
i. fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial .
(3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.
(4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat ( 2) , diberikan kepada:
a. perseorangan;
b. kelompok masyarakat;
c. lembaga pemerintah ; dan /atau
d. lembaga non pemerintah.
(5) Tata cara pelaksanaan Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf d dilaksanakan berdasar kan Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan
Pemerintah pada kementerian negara /lembaga.
(6) Tata cara pelaksanaan Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(7) PA menunjuk pejabat pimpinan tinggi madya yang
bertanggung jawab terhadap Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), untuk menyusun
dan menetapkan petunjuk teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah .