PORTAL REGULASIPERMENHUT
PERMENHUT Nomor 10 Tahun 2025
Tentang
Penyaluran Bantuan pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Sedang dibacaPasal 8Pasal 8 dari 16
☰Daftar Isi Regulasi16 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →10Nomor
2025Tahun Terbit
16Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 8 dari 16
50%
TEKS RESMI
Pasal 8
(1) Pencairan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA
dalam bentuk barang dan/atau jasa , dapat dilakukan
secara sekaligus atau bertahap.
(2) Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditetapkan oleh
KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan
waktu pelaksanaan kegiatan.
(3) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) yang diberikan kepada
perseorangan dilaksanakan secara sekaligus
berdasarkan surat keputusan.
(4) Pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) yang diberikan kepada
kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah atau
lembaga non pemerintah dapat dilakukan sekaligus
atau bertahap berdasarkan surat keputusan dan
perjanjian kerja sama antara penerima bantuan lainnya
dengan PPK.
(5) Ketentuan mengenai perjanjian kerja sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berlaku
secara mutatis mutandis terhadap perjanjian kerja
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 8
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
IkanDisebut dalam Pasal 8Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KeputusanDisebut dalam Pasal 8Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PerjanjianDisebut dalam Pasal 8Perjanjian adalah hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban. Uraian ini merupakan…
Perjanjian KerjaDisebut dalam Pasal 8Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban…
PersDisebut dalam Pasal 8Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PutusanDisebut dalam Pasal 8keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara