PORTAL REGULASIPERMENHUT
PERMENHUT Nomor 10 Tahun 2025
Tentang
Penyaluran Bantuan pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Sedang dibacaPasal 15Pasal 15 dari 16
☰Daftar Isi Regulasi16 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →10Nomor
2025Tahun Terbit
16Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 15 dari 16
94%
TEKS RESMI
Pasal 15
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya
yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Re publik Indonesia Tahun
201 7 Nomor 295) ;
b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.107/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 17 ) ; dan
c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.12/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang
Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1661) ,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
HutanDisebut dalam Pasal 15
Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
KehutananDisebut dalam Pasal 15Kehutanan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 15Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara.
Lingkungan HidupDisebut dalam Pasal 15Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang…
PeraturanDisebut dalam Pasal 15Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
Artikel Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara