PERMENHUT Nomor 10 Tahun 2025

(1) Pemberian bantuan lainnya dalam bentuk barang
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat ( 3 ) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui
mekanisme pengadaan barang / jasa dengan cara:
a. kontraktual; atau
b. swakelola.
(2) Terhadap pengadaan barang dan/atau jasa untuk
bantuan lainnya yang disalurkan dalam bentuk barang
dan/atau jasa kepada penerima bantuan lainnya , PPK
menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau
jasa dengan penyedia barang.
(3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan
kepada penerima bantuan lainny a sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2 ), dapat termasuk pelaksanaan
penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan
diterima oleh penerima bantuan lainnya .
(4) Pencairan dana bantuan lainnya untuk pengadaan
barang dan/atau jasa dilaksanakan secara langsung
dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang
- 7 -
dan/atau jasa melalui mekanisme pembayaran
langsung .
(5) Pelaksanaan penyalura n bantuan lainnya dalam
bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima
bantuan lainnya dilakukan oleh:
a. PPK; atau
b. p enyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan
kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ).
(6) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang - undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.