Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 35
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 18 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2025
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
RAJA JULI ANTONI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK IND ONESI A,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202 5 NOMOR Ж
- 19 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
FORMAT FORMULIR P ERMINTAAN DAN
REGISTER PERM INTAAN INFORMASI PUBLIK
A. Format Formulir Per mintaan Informasi Publik
PPID KEMENTERIAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telepon : 5705099, 5730118 - 9 Faximile 5710484, 5738732
FORMULIR P ERMINTAAN INFORMASI
No.: …………………………………………..
Nama : ………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………
Pekerjaan : ………………………………………………………………
Nomor Telepon/ E - mail : ………………………………………………………………
Rincian Informasi yang : ………………………………………………………………
dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu) : ………………………………………………………………
Tujuan Penggunaan Informasi : ………………………………………………………………
Cara Memperoleh Informasi** 1. □ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
2. □ Mendapatkan salinan Informasi
(hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan 1. □ Mengambil Langsung
Informasi
2. □ Kurir
3. □ Pos
4. □ Faksimili
5. □ E - mail
……… (tempat), …, ……, (tanggal, bulan, dan tahun)
Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)
(………………………………..) (……………………………)
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan
Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan lnformasi
Publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda ( □ )
*** Coret yang tidak perlu
- 20 -
B. Format Register Perm intaan Informasi Publik
REGISTER PE RMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Bentuk
Informasi Jenis Biaya dan Cara
Status Informasi Hari dan Tanggal
Tujuan
yang Permohonan Pembayaran
Nomor Informa Penggu Alasan
Nam Alama Pekerjaa Dikuasai Keputus
No Tgl Konta si yang naan Penolaka
Dibawah
a t n Belum Memi an
k Diminta Informa Melihat n Pemberita
Penguasaan
Didoku Soft Hard nta Pemberian
si /Menge huan Biaya Cara
mentasi copy copy Salina Informasi
Ya Tidak tahui Tertulis
kan n
KETERANGAN:
Nomor : diisi tentang nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik.
Tanggal : diisi tentang tanggal permintaan diterima.
Nama : diisi tentang nama pemohon.
Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.
Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
Informasi Yang Diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.
Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
Status Informasi : diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui,
sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.
Bentuk Informasi yng Dikuasai : diisi dengan memberikan tanda (√).
Jenis Permohonan : diisi dengan memberikan tanda (√).
Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
Alasan Penolakan : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.
Hari dan Tanggal : diisi tentang: Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang - Undang
No mor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga
menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi
publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.
- 21 -
Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.
Biaya & Cara Pembayaran : diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RAJA JULI ANTONI
- 22 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
FORMAT FORMULIR KEBERATAN DAN REGISTER KEBERATAN
A. Format Formulir Keberatan
FORMULIR KEBERATAN
PPID KEMENTERIAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telepon : 5705099, 5730118 - 9 Faximile 5710484, 5738732
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
Nomor Registrasi Keberatan : ..…………………………………………
Nomor Informasi Pendaftaran Pemohon
Informasi : ..…………………………………………
Tujuan Penggunaan Informasi : ..…………………………………………
Identitas Pemohon :
Nama : ..…………………………………………
Alamat : ..…………………………………………
Pekerjaan : ..…………………………………………
Nomor telepon : ..…………………………………………
Identitas Kuasa Pemohon** : ..…………………………………………
Nama : ..…………………………………………
Alamat : ..…………………………………………
Nomor telepon : ..…………………………………………
B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***
a. □ Permohonan Informasi di tolak
b. □ Informasi berkala tidak disediakan
c. □ Permintaan Informasi tidak ditanggapi
d. □ Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
e. □ Permintaan Informasi tidak dipenuhi
f. □ Biaya yang dikenakan tidak wajar
g. □ Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)
…………………………………………………………………………………………………
D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :
(tanggal, bulan, tahun diisi oleh petugas)****
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya
ucapkan terima kasih.
…………..tempat, ……………. Tgl, bln, thn*****
Mengetahui,******
Petugas Informasi Pengaju Keberatan
(Penerima Keberatan)
(………………………………) (…………………………)
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan
- 23 -
Keterangan:
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register
pengajuan keberatan.
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan
Surat Kuasa.
*** Sesuai dengan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik , dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan
alasan keberatan yang diajukan
**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak
keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan
keberatan
****** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga
ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan
- 24 -
B. Format Register Keberatan
REGISTER KEBERATAN
Hari dan
Alasan Pengajuan
Nomor Tanggal Nama dan
Informasi Tujuan Keberatan (Pasal 35 Keputusan Tanggapan
Nomor Pendaftaran Pemberian Posisi
No Tgl Nama Alamat Pekerjaan yang Penggunaan ayat (1) UU KIP) Atasan Pemohon
Kontak Permintaan Tanggapan Atasan
Diminta Informasi PPID Informasi
Informasi atas PPID
a b c d e f g
Keberatan
KETERANGAN :
Nomor : diisi tentang nomor register keberatan.
Tanggal : diisi tentang tanggal keberatan diterima.
Nama : diisi tentang nama pemohon yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya.
Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
No. Pendaftaran Permintaan
Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak
diumumkan secara berkala, maka kolom ini tak perlu diisi.
Informasi Yang Diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.
Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
Alasan Pengajuan Keberatan
(Pasal 35 ayat (1) UU KIP) : diisi dengan memberikan tanda (v) sesuai alas an yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana P asal 35 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :
a. p enolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
b. t idak disediakannya informasi berkala
c. t idak ditanggapinya permintaan informasi
d. p ermintaan informasi tidak sitanggapi sebagaimana yang diminta
e. t idak dipenuhinya permintaan informasi
f. p engenaan biaya yang tidak wajar
g. p enyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik
- 25 -
Keputusan atasan PPID : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.
Hari dan Tanggal Pemberian
tanggapan atas Keberatan : diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik
atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID
Tanggapan Pemohon Informasi : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RAJA JULI ANTONI
Istilah Terkait
Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
InformasiDisebut dalam Pasal 35Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi PublikDisebut dalam Pasal 35Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara…
KehutananDisebut dalam Pasal 35Kehutanan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
Atasan PPIDDisebut dalam Pasal 35Atasan PPID adalah istilah yang digunakan dalam hukum keterbukaan informasi publik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 35Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara.
DirekturDisebut dalam Pasal 35Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
IkanDisebut dalam Pasal 35Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara