MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 4 Tahun 2026

Tentang

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Sedang dibacaPasal 8Pasal 8 dari 25
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
4Nomor
2026Tahun Terbit
25Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 8 dari 25
32%
TEKS RESMI

Pasal 8

(1) Terhadap Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilakukan verilikasi Lahan Sawah oleh:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan dan
suburusan tata ruang yang merupakan lingkup
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air;
c. menteri yang urusan
pemerintahan di bidang pertanian;
d. menteri yang urusan
pemerintahan di bidang kehutanan; dan
yang
e. kepala lembaga pemerintah nonkementerian
menyelenggarakan tugas di bidang informasi
geospasial.
(21 Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim
Terpadu.
(3) Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah
Daerah.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Daya AirDisebut dalam Pasal 8

Daya Air adalah istilah dalam hukum sumber daya air yang menjelaskan air, sumber air, daya air, wilayah sungai,…

 HutanDisebut dalam Pasal 8

Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…

 IkanDisebut dalam Pasal 8

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 InformasiDisebut dalam Pasal 8

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 Informasi GeospasialDisebut dalam Pasal 8

Informasi Geospasial adalah data geospasial yang telah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan…

 KehutananDisebut dalam Pasal 8

Kehutanan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…

 PekerjaDisebut dalam Pasal 8

Pekerja adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…

 Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 8

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045