PERPRES Nomor 4 Tahun 2026

(1) Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Lahan
dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi
Sawah, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.
(1)
(21 Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
bertugas:
a.
SK No 188801A
K tND
-4-
a. pelaksanaan verilikasi
penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;
b. melaksanakan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan
Sawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. mengusulkan penetapan peta Lahan Sawah yang
dilindungi;
d. menetapkan bentuk pemberian insentif kepada
Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah.
(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang
.
Pangan
b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang
I nfrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan
c. Ketua Harian : Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan
Nasional
d. Anggota:
1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan HiduP;
6. Menteri Perumahan dan Kawasan
7. MenteriTransmigrasi;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
10. Kepala Badan Informasi Geospasial; dan
11. Kepala Badan Pusat Statistik.
(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam tugasnya dibantu oleh Tim
Pelaksana.
(5)Tim. . .
SK No 188802A
NEFUAUK TNDONESIA
-5-
(5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan
selaku Ketua Tim Terpadu.