PERPRES Nomor 4 Tahun 2026

(1) Sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan:
a. menentukan rencana penetapan peta Lahan
Sawah yang dilindungi;
b. mengintegrasikan . . .
SK No 188807A
K INDON
- 10-
b. mengintegrasikan peta hasil verifikasi Lahan
Sawah yang dilakukan oleh menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
c. menganalisis luasan Lahan Sawah yang akan
ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang
dilindungi; dan
d. menyepakati usulan peta Lahan Sawah yang
dilindungi.
(21 Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
(1)
(3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak hasil verifikasi dari
kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) diterima secara lengkap dan benar oleh
Tim Terpadu.
Bagran Keempat
Pelaksanaan Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi