MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 4 Tahun 2026

Tentang

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Sedang dibacaPasal 10Pasal 10 dari 25
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
4Nomor
2026Tahun Terbit
25Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 10 dari 25
40%
TEKS RESMI

Pasal 10

Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan:
a. peta lahan baku sawah;
b. peta rupabumi Indonesia;
c. peta terkait pertanahan;
d. peta rencana tata ruang;
e. peta Irigasi;
f. peta lahan pertanian pangan berkelanjutan;
peta kawasan hutan;
C.
h.peta...
SK No 188806A
-9-
h peta terkait peiziruan pemanfaatan ruang; dan
I peta pendukung lainnya.
Pasal 1l
(1) Hasil verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk:
a. peta Lahan Sawah hasil verifikasi terhadap data
pertanahan dan tata ruang;
b. peta Lahan Sawah beririgasi;
c. peta lahan cetak sawah; dan
d. peta Lahan Sawah terhadap kawasan hutan.
(1)
sebagaimana dimaksud pada ayat
l2l Peta
menggunakan skala 1:5.00O (satu banding lima ribu).
(3) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu) tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:1O'000
(satu banding sepuluh ribu).

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
BandingDisebut dalam Pasal 10

upaya hukum untuk meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi memeriksa kembali putusan sesuai jenis perkara dan ketentuan hukum…

 HutanDisebut dalam Pasal 10

Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…

 IkanDisebut dalam Pasal 10

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 Kawasan HutanDisebut dalam Pasal 10

Kawasan Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan,…

 PanganDisebut dalam Pasal 10

Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…

 Pemanfaatan RuangDisebut dalam Pasal 10

Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan ruang sesuai fungsi, izin, standar, dan ketentuan dalam hukum penataan ruang.…

 Peta Rupabumi IndonesiaDisebut dalam Pasal 10

Peta Rupabumi Indonesia adalah istilah yang digunakan dalam hukum informasi geospasial untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan referensi…

 Rencana Tata RuangDisebut dalam Pasal 10

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat struktur ruang, pola ruang, dan ketentuan lain sesuai…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045