PP Nomor 40 Tahun 2025

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat memberikan dukungan untuk
sektor Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (8) huruf b dalam bentuk insentif dan dukungan
lainnya kepada Penyedia Energi dan Pengguna Energi
dalam kegiatan penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan,
dan pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan, dan
Energi Tak Terbarukan.
(21 Insentif dan dukungan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu
hingga tercapai nilai keekonomiannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Insentif dan dukungan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) datam rangka mendorong:
a. diversifikasi Sumber Energi;
b. pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan, dan
Energi Tak Terbarukan;
c. efisiensi dan Konservasi Energi;
d. pengembangan dan penerapan teknologi rendah
karbon; dan/atau
e. Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi di wilayah
tertinggal, terdepan, terluar, terpencil, dan pulau kecil
berpenduduk.
Pasal 68...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasa1 68
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (l)
berupa:
a. insentif fiskal; dan/ atau
b. insentif non fiskal,
sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan
keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(21 Insentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (U diberikan kepada Penyedia Energi yang
mengembangkan teknologi inti pada kegiatan
pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan insentif liskal dan/ atau insentif non liskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyedia
Energi dan Pengguna Energi yang melaksanakan
kewajiban Konservasi Energi dalam kegiatan penyediaan,
pengusahaan, dan pemanfaatan Energi BarL, Energi
Terbarukan, dan Energi Tak Terbarukan.
(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan disinsentif kepada Penyedia Energi dan
Pengguna Energi yang tidak melaksanalan kewajiban
Konservasi Energi dalam kegiatan penyediaan,
pengusahaan, dan pemanfaatan Energi Baru, Energi
Terbarukan, dan Energi Tak Terbarukan.
(5) Pemberian insentif dan disinsentif dari Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.