MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 43 Tahun 2025

Tentang

Pelaporan Keuangan

Sedang dibacaPasal 30Pasal 30 dari 48
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
43Nomor
2025Tahun Terbit
48Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 30 dari 48
63%
TEKS RESMI

Pasal 30

.
(1) Calon anggota komite pelaksana harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki moral, integritas, dan disiplin yang baik;
c. ca}ap melakukan perbuatan hukum;
d. memiliki pengalaman paling singkat 10 (sepuluh)
tahun di bidang akuntansi atau keuangan;
e. memiliki pengetahuan mendalam mengenai
akuntansi, paling sedikit mencakup prinsip
akuntansi, perpajakan, standar akuntansi
internasional, dan peraturan perundang-undangan
terkait;
f. memiliki. . .
PRESIDEN
REPIIEUK INDONESIA
-2t -
f. memiliki pengetahuan mengenai lingkungan bisnis
dan Pelaporan Keuangan; dan
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
l2l Selain
pada ayat (1), untuk anggota subkomite pengelola dan
konsultatif harus memiliki kemampuan manajerial.
(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk anggota subkomite pen5rusun Standar
Laporan Keuangan syariah harus memiliki pengetahuan
mengenai akuntansi syariah.
Paragral 2
Pengangkatan

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PelaporDisebut dalam Pasal 30

orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…

 Kekuatan Hukum TetapDisebut dalam Pasal 30

Kekuatan Hukum Tetap adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks putusan, upaya hukum, atau pelaksanaan putusan. Makna, ruang…

 PengadilanDisebut dalam Pasal 30

Pengadilan adalah badan atau lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi mengadili dalam lingkungan peradilan yang ditentukan undang-undang. Uraian ini…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 30

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 30

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…

 Perbuatan HukumDisebut dalam Pasal 30

Perbuatan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

 PersDisebut dalam Pasal 30

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 Pidana PenjaraDisebut dalam Pasal 30

Pidana Penjara adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks penuntutan dan persidangan pidana. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045