PP Nomor 9 Tahun 2025

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikannya
sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/ atau
pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau
Hak Khusus Badan Usaha dan pencabutan perizinan
berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pencabutan
Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus
Badan Usaha dan pencabutan perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi beban dan
tanggungjawab Badan Usaha yang bersangkutan.
Pasa724
(1) Kewajiban Badan Usaha yang timbul berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2OO6 tentang
Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam
Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi
melalui Pipa, diselesaikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2O06 tentang Besaran dan
Penggunaan Iuran Badan Usaha ddam Kegiatan
Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
pada
t2t kewajiban sebagaimana dimaksud
ayat (l) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Pemerintah ini berlaku.
(3) Dalam hal kewajiban Badan Usaha belum diselesaikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2):
a. Badan Usaha dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha
Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha oleh
Badan Pengatur.
b. Badan Pengatur mengusulkan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral untuk
pencabutan perizinan berusaha.
c. Pengurusan piutang Badan Usaha wajib
diserahkan oleh Badan Pengatur kepada instansi
yang berwenang mengurus piutang negara.
Pasal 25. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-