☰Daftar Isi UU 40/199921 Pasal

PORTAL REGULASIUU

UU No. 40 Tahun 1999

Tentang

Pers

Sedang dibacaPasal 4Pasal 4 dari 21

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

40Nomor

1999Tahun Terbit

21Total Pasal

35.5KTotal Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 4 dari 21

19%

TEKS RESMI

Pasal 4

(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

PersDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

Hak TolakDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Hak Tolak adalah hak wartawan untuk menolak mengungkap identitas sumber berita yang wajib dirahasiakan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

Pembredelan atau Pelarangan PenyiaranDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran adalah penghentian penerbitan, peredaran, atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Pengertian tersebut digunakan…

PenyensoranDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Penyensoran adalah penghapusan paksa materi jurnalistik atau tindakan mengancam, kewajiban melapor, atau perizinan yang membatasi pelaksanaan kegiatan jurnalistik.…

Pers NasionalDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 40/1999 tentang…

WartawanDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 40/1999 tentang Pers.…

Hak JawabDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Hak Jawab adalah hak orang atau kelompok untuk menanggapi atau menyanggah pemberitaan faktual yang merugikan nama baiknya. Pengertian…

Hak KoreksiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan pers. Pengertian tersebut digunakan…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahSengketa PersPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERATURAN BPKP Nomor 4 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal IPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 1 preview

PutusanYurisprudensi 4/Yur/Pid/2018 — Penipuan dan WanprestasiPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelBerita Dianggap Merugikan Nama Baik: Langsung Lapor Polisi atau Gunakan Hak Jawab?Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium