MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENHAN

PERMENHAN Nomor 11 Tahun 2025

Tentang

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Sedang dibacaPasal 10Pasal 10 dari 26
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
11Nomor
2025Tahun Terbit
26Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 10 dari 26
38%
TEKS RESMI

Pasal 10

(1) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 merupakan tim yang dibentuk untuk penanganan
perkara di lingkungan Kemhan.
(2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertugas:
a. memberikan saran dan informasi mengenai hak,
kewajiban, dan langkah hukum yang tepat bagi
pemohon;
b. menyusun strategi pembelaan atau gugatan,
menyampaikan argumen, menghadirkan bukti dan
saksi, serta mendampingi pemohon dalam proses
persidangan;
c. membuat surat kuasa, gugatan, pembelaan,
kontrak, dan dokumen hukum lainnya yang
diperlukan;
d. memastikan hak pemohon terlindungi dan
kepentingan pemohon terwakili dalam setiap
tahapan hukum; dan/atau
e. melindungi pemohon dari perlakuan yang tidak
adil atau melanggar hukum.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
GugatanDisebut dalam Pasal 10

tuntutan hak yang diajukan kepada pengadilan oleh pihak yang merasa mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh penyelesaian sengketa melalui…

 IkanDisebut dalam Pasal 10

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 InformasiDisebut dalam Pasal 10

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 KewajibanDisebut dalam Pasal 10

sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…

 KontrakDisebut dalam Pasal 10

Kontrak adalah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum dan kewajiban bagi para pihak sesuai isi serta syarat sahnya. Uraian…

 KuasaDisebut dalam Pasal 10

Kuasa adalah kewenangan yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Uraian ini merupakan…

 Kuasa HukumDisebut dalam Pasal 10

pihak yang berdasarkan kuasa mewakili atau mendampingi kepentingan hukum orang lain; dalam proses peradilan syaratnya mengikuti hukum acara…

 PembelaanDisebut dalam Pasal 10

Pembelaan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks penuntutan dan persidangan pidana. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045