PERMENHAN Nomor 11 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum
oleh Kementerian Pertahanan kepada penerima
Bantuan Hukum di lingkungan Kementerian
Pertahanan dalam menangani masalah hukum di
dalam pengadilan.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut
Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
TNI adalah komponen utama yang siap digunakan
untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4. Pegawai Kemhan adalah Aparatur Sipil Negara dan
Prajurit TNI yang ditugaskan di Kemhan.
5. Aparatur Sipil Negara Kemhan yang selanjutnya
disebut ASN Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan.
6. Pejabat adalah Pegawai Kemhan yang diangkat dalam
jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan
Kemhan.
7. Pensiunan adalah Pegawai Kemhan yang diberhentikan
dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Kuasa Hukum adalah pegawai yang mendapat surat
perintah untuk memberikan Bantuan Hukum di dalam
proses pengadilan (litigasi) berdasarkan surat kuasa
khusus.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
bagian dari suatu unit organisasi Kemhan yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program.
- 3 -
11. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker
adalah bagian dari Satker unit organisasi Kemhan yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program.
BAB II
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Umum