PERMENHAN Nomor 11 Tahun 2025

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 diajukan secara tertulis oleh pemohon
kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Kemhan dengan tembusan Sekretaris Jenderal
Kemhan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam formulir permohonan Bantuan Hukum.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan kronologis dan surat bukti terkait
perkara.
(4) Formulir permohonan Bantuan Hukum, kronologis,
dan surat bukti terkait perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dikirimkan ke alamat surat
elektronik bankumrokumsetjenkemhan@gmail.com .
(5) Format formulir permohonan Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(6) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dapat
menolak permohonan yang diajukan.
- 6 -
Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Perkara Pengujian Peraturan Perundang - undangan