PORTAL REGULASIPERMENHAN
PERMENHAN Nomor 11 Tahun 2025
Tentang
Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Sedang dibacaPasal 12Pasal 12 dari 26
☰Daftar Isi Regulasi26 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →11Nomor
2025Tahun Terbit
26Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 12 dari 26
46%
TEKS RESMI
Pasal 12
(1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a meliputi:
a. surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal Kemhan; dan/atau
b. surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.
(2) Surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terkait dengan perkara kedinasan.
(3) Surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Biro
Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan perkara
non dinas.
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 2 preview
Artikel Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045