MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENHAN

PERMENHAN Nomor 11 Tahun 2025

Tentang

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Sedang dibacaPasal 16Pasal 16 dari 26
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
11Nomor
2025Tahun Terbit
26Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 16 dari 26
62%
TEKS RESMI

Pasal 16

(1) Dalam permohonan pengujian Undang - Undang yang
berkaitan dengan bidang pertahanan, Menteri
bertindak sebagai kuasa Presiden untuk menghadiri
persidangan di Mahkamah Konstitusi.
(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menunjuk:
a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat
eselon I;
b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat
eselon II; dan
c. administrator atau pejabat setingkat eselon III,
yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Undang -
Undang yang menjadi objek permohonan pengujian
Undang - Undang, untuk bersama - sama dengan Kepala
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, menjadi
kuasa substitusi dalam menghadiri persidangan di
Mahkamah Ko nstitusi.
(3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan
menyiapkan kelengkapan administrasi,
mengoordinasikan penyusunan keterangan dan/atau
jawaban pemerintah, serta menghadiri persidangan di
Mahkamah Konstitusi.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
TahananDisebut dalam Pasal 16

Tahanan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks putusan, upaya hukum, atau pelaksanaan putusan. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 IkanDisebut dalam Pasal 16

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KuasaDisebut dalam Pasal 16

Kuasa adalah kewenangan yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Uraian ini merupakan…

 Kuasa SubstitusiDisebut dalam Pasal 16

Kuasa Substitusi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks profesi hukum, kuasa, atau dokumen hukum. Makna, ruang lingkup,…

 Mahkamah KonstitusiDisebut dalam Pasal 16

Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili perkara konstitusional yang diberikan UUD 1945 dan undang-undang.

 PejabatDisebut dalam Pasal 16

Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…

 PermohonanDisebut dalam Pasal 16

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

 PersDisebut dalam Pasal 16

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045