MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENHUT

PERMENHUT Nomor 25 Tahun 2025

Tentang

Satu Data Kementerian Kehutanan

Sedang dibacaPasal 2Pasal 2 dari 37
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
25Nomor
2025Tahun Terbit
37Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 2 dari 37
5%
TEKS RESMI

Pasal 2

(1) Data Kementerian meliputi D ata :
a. bidang kesekretariatan;
b. bidang planologi kehutanan;
c. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
d. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan
rehabilitasi hutan;
e. bidang pengelolaan hutan lestari;
f. bidang perhutanan sosial;
g. bidang penegakan hukum kehutanan;
h. bidang pengawasan intern;
i. bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya
manusia; dan
j. bidang lain yang diperlukan.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Data Statistik ;
b. Data Geospasial ;
c. Data Keuangan ; dan
d. Data lainnya .
(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
a. digital; dan /atau
b. cetak.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
HutanDisebut dalam Pasal 2

Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…

 KehutananDisebut dalam Pasal 2

Kehutanan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…

 Data GeospasialDisebut dalam Pasal 2

Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di…

 Data StatistikDisebut dalam Pasal 2

Data Statistik adalah kumpulan fakta atau keterangan mengenai statistik yang dikelola menurut standar dan tata cara dalam hukum…

 EkosistemDisebut dalam Pasal 2

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,…

 PengembangDisebut dalam Pasal 2

Pengembang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup,…

 Perhutanan SosialDisebut dalam Pasal 2

Perhutanan Sosial adalah istilah yang digunakan dalam hukum kehutanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pengukuhan kawasan, perubahan…

 RehabilitasiDisebut dalam Pasal 2

pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, harkat, atau martabatnya berdasarkan alasan dan mekanisme yang ditentukan hukum acara pidana.
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045