PERMENHUT Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Mente ri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2025
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
RAJA JULI ANTONI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
- 14 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA KEMENTERIAN KEHUTANAN
TATA CARA MEMPEROLEH HAK AKSES DATA TERBATAS
A. Pengajuan Permohonan
1. pemohon dapat berasal dari instansi pusat, pemerintah daerah,
lembaga penelitian, perguruan tinggi, perseorangan, kelompok orang,
atau badan hukum.
2. permohonan disampaikan melalui Portal Satu Data Kementerian atau
secara tertulis kepada w alidata dengan mencantumkan:
a) identitas pemohon;
b) tujuan dan urgensi penggunaan Data;
c) daftar dan jenis Data yang diminta;
d) jangka waktu penggunaan; dan
e) pernyataan kesediaan menjaga kerahasiaan dan tidak
menyalahgunakan Data.
B. Pemeriksaan Administratif
1. w alidata melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan
permohonan; dan
2. permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi
dikembalikan untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) hari kerja .
C. Evaluasi Substansi dan Keamanan
1. w alidata menilai kesesuaian permohonan berdasarkan:
a) klasifikasi dan tingkat sensitivitas Data;
b) relevansi tujuan penggunaan Data dengan tugas atau
kepentingan pemohon; dan
c) potensi risiko keamanan dan penyalahgunaan D ata;
dan
2. bila diperlukan, w alidata dapat berkoordinasi dengan unit pemilik data
( p rodusen Data) atau k oordinator ter kait untuk mendapatkan
rekomendasi teknis.
D. Persetujuan dan Pemberian Hak Akses
1. b erdasarkan hasil evaluasi, w alidata menerbitkan Surat Persetujuan
Akses Data Terbatas yang memuat:
a) identitas pengguna;
b) jenis dan ruang lingkup Data yang diberikan;
c) jangka waktu hak akses ; dan
d) ketentuan penggunaan dan perlindungan D ata ;
dan
2. hak akses diberikan melalui akun pengguna sistem informasi S atu
Data Kementerian dengan mekanisme otentikasi khusus.
- 15 -
E. Tanggung Jawab Pengajuan Permohonan Pihak Terkait
Pihak Tanggung Jawab Keterangan
1 2 3
Walidata m enilai permohonan, memberikan p enanggung jawab utama
persetujuan, dan mengelola hak tata kelola akses D ata.
akses pengguna D ata terbatas.
Koordinator m emberikan rekomendasi terhadap m endukung validitas dan
permohonan yang terkait dengan kelayakan pemberian akses.
D ata sektoral unit Eselon I.
Produsen m enyediakan Data yang diminta m enjamin kualitas dan
Data sesuai ke wenangan dan memastikan keamanan D ata yang
kesesuaian dengan standar. diberikan.
Pengguna m enggunakan D ata sesuai izin, b ertanggung jawab penuh
Data menjaga kerahasiaan, dan atas penggunaan D ata.
melaporkan hasil penggunaan.
F. PENGENDALIAN
1. Sistem informasi S atu Data Kementerian menyimpan seluruh log
aktivitas pengguna untuk kepentingan audit dan pengawasan.
2. h asil pengawasan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pengelolaan
D ata dan peningkatan keamanan sistem.
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RAJA JULI ANTONI