MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENHUT

PERMENHUT Nomor 25 Tahun 2025

Tentang

Satu Data Kementerian Kehutanan

Sedang dibacaPasal 21Pasal 21 dari 37
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
25Nomor
2025Tahun Terbit
37Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 21 dari 37
57%
TEKS RESMI

Pasal 21

(1) Walidata menyediakan hak akses Portal S atu Data
Kementerian kepada pengguna Data.
(2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kementerian/lembaga;
b. pemerintah daerah;
c. perseorangan;
- 9 -
d. kelompok orang; atau
e. badan hukum.
(3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. akses terbuka, merupakan Data yang dapat diakses
publik tanpa memerlukan izin khusus melalui Portal
Satu Data Kementerian ; dan
b. akses terbatas , merupakan Data yang hanya dapat
diakses oleh pihak tertentu setelah memperoleh
persetujuan walidata berdasarkan penilaian
keamanan dan kepentingan penggunaan
(4) Untuk memperoleh hak akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengguna Data mengajukan permohonan
melalui Portal Satu Data Kementerian.
(5) Tata cara memperoleh hak akses terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf b tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Ment eri ini.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Badan HukumDisebut dalam Pasal 21

Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

 IzinDisebut dalam Pasal 21

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

 Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 21

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 21

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PermohonanDisebut dalam Pasal 21

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

 PersDisebut dalam Pasal 21

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PersetujuanDisebut dalam Pasal 21

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045