MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 3 Tahun 2026

Tentang

Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Sedang dibacaPasal 14Pasal 13 dari 33
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
3Nomor
2026Tahun Terbit
33Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 13 dari 33
39%
TEKS RESMI

Pasal 14

(1) Anak Tidak Sekolah melalui penguatan
Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b meliputi:
a. merencanakan dan melaksanakan pendataan Anak
Berisiko Putus Sekolah dan memetakan kebutuhan
khususnya;
b. merencanakan dan melaksanakan penjangkauan,
pendampingan, dan pemantauan terhadap Anak
Berisiko Putus Sekolah;
c. memfasilitasi percepatan penyelesaian tantangan,
hambatan, dan masalah yang dihadapi oleh Anak
Berisiko Putus Sekolah; dan
d. memastikErn terciptanya lingkungan belajar yang
kondusif, aman, dan nyaman bagi anak.
(21 Dalam melakukan pencegahan Anak Tidak Sekolah,
Satuan Pendidikan melalui perangkat daerah yang
membidangi urusan pendidikan melakukan koordinasi
dengan perangkat daerah terkait lainnya untuk mengatasi
faktor risiko Anak Tidak Sekolah.
Paragraf 4
Penguatan Edukasi

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AnakDisebut dalam Pasal 14

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 PencegahanDisebut dalam Pasal 14

Pencegahan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks keimigrasian atau status kewarganegaraan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

 IkanDisebut dalam Pasal 14

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 PendidikDisebut dalam Pasal 14

Pendidik adalah istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan peserta didik,…

 Perangkat DaerahDisebut dalam Pasal 14

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Uraian…

 Putus SekolahDisebut dalam Pasal 14

Putus Sekolah adalah istilah dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik, sekolah, pembiayaan, ijazah, akreditasi, bantuan pendidikan,…

 RisikoDisebut dalam Pasal 14

Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

 Satuan PendidikanDisebut dalam Pasal 14

Satuan Pendidikan adalah istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan peserta…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045