PERPRES Nomor 3 Tahun 2026

(1) Tim koordinasi pusat sebagairnan4 dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) bersifat ad hoc.
(21 Tim koordinasi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
Pengarah:
SK No267458A
INDONESIA
5-
Pengarah a. menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di
bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan;
b. menteri yang
sinkronisasi dan koordinasi
pelaksanaan urusan kementerian
dalam penyelenggarEran
pemerintahan di bidang hukum,
hak asasi manusia, imigrasi, dan
c menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di
bidang perekonomian
d. menteri yang
sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di
bidang infrastruktur dan
pembangunan kewilayahan; dan
e. menteri yang
sinkronisasi dan koordinasi serta
pelalsanaan urusan
kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di
bidang pemberdayaan masyarakat.
Ketua menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional/
kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang
tugas
pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional.
WakilKetua:...
SK No267459A
PNESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
-6-
Wakil Ketua menteri yang
suburusan pemerintahan pendidikan
dasar dan pendidikan menengah yang
merupakan lingkup urusErn
pemerintahan di bidang pendidikan.
Anggota a. menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri;
b. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
agama;
c. menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan
suburusan pemerintahan di bidang
perlindungan anak yang
merupakan lingkup uruszrn
pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan;
d. menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
sosial;
e. menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan;
f. menteri yang
suburusan pemerintahan imigrasi
dan pemasyarakatan yang
merupalan lingkup urusan
pemerintahan di bidang hukum;
g. menteri yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan desa
yang merupal<an lingkup urusan
pemerintahan di bidang dalam
negeri dan menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
pembangunan daerah tertinggal;
h. menteri . . .
SK No267460A
ELIK INDONESIA
-7 -
h. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
kependudukan dan suburusan
pemerintahan pembangunan
keluarga dan/atau kepala lembaga
pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang
pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga
berencana;
i. menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum;
j. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
kesehatan; dan
k. menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
(3) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri.