PERPRES Nomor 3 Tahun 2026

(1) Tim koordinasi daerah melakukan pengembalian Anak
Tidak Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
(21 Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pada rencana pengembalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan pada Anak yang tidak pernah bersekolah, putus
sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan, atau
putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi.
(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan layanan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau layanan
lain yang diselenggaralan oleh Masyarakat.
(5) Untuk mendukung upaya pengembalian, tim koordinasi
daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan:
a. diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan;
b. perluasan akses dan keterjangkauan layanan
pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dan adaptif
sesuai kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah;
c. revitalisasi Satuan Pendidikan formal dan nonformal;
d. distribusi bantuan pembiayaan kepada lembaga
pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi beban
biaya operasional dan menjamin kualitas lembaga
dan layanan; dan
e. penyediaan bantuan administratif dan perlengkapan
untuk mendukung pengembalian Anak Tidak Sekolah
ke layanan pendidikan atau layanan pelatihan.
Paragraf 5 . . .
SK No267468A
l:I*TItI{l
REPUBLIK INDONESIA
-15-
Paragraf 5
Pendampingan