PERPRES Nomor 3 Tahun 2026

(1) Tim koordinasi pusat dan tim koordinasi daerah
melakukan sinkronisasi kebijakan, peraturan, program,
dan kegiatan instansi pemerintah yang terkait dalam
pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
(21 Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. menyusun, mengusulkan, dan/ atau menetapkan
kebijakan, peraturan, program, kegiatan, dan
penyediaan alokasi anggaran untuk pencegahan dan
penanganan Anak Tidak Sekolah sesuai
dengan melibatkan partisipasi
Masyarakat;
b. melakukan pemetaan kebijakan, peraturan, program,
dan kegiatan instansi pemerintah dan/ atau
Masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam
pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
dan
c. mengembangkan mekanisme koordinasi antara
kementerian/lembaga lintas sektor, Pemerintah
Daerah, mitra pembangunan, dan lembaga
Masyarakat dalam upaya pencegahan dan
penangErnan Anak Tidak Sekolah.
(3) Sinkronisasi di tingkat pusat dengan daerah
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Paragraf 3 . . .
SK No267470A
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-17-
Paragraf 3
Penyediaan Sumber Daya